Saat Anggaran Makan Gratis Anak Dipangkas Korupsi, Elite Mulai Saling Sikut Cari Selamat

JAKARTA — Di negara di mana jutaan orang tua kelas pekerja harus memutar otak setiap hari demi memastikan anak-anak mereka bisa makan nasi dan lauk yang layak, ada sebuah badan bernama Badan Gizi Nasional (BGN). Badan ini memegang mandat sacral mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebuah janji politik mercusuar yang diklaim akan memperbaiki masa depan generasi bangsa.

Namun, belum juga program ini dirasakan merata di piring anak-anak kita, "piring" itu rupanya sudah retak duluan. Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka korupsi tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Kini, drama baru dimulai. Sony Sonjaya, lewat pengacaranya, Krisna Murti, mengumumkan bahwa dirinya tidak mau memikul dosa ini sendirian. Ia resmi mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC).

(Sumber : Kompas TV)

Bagi kelas pekerja yang membayar pajak lewat potongan gaji yang kian mencekik, kabar ini bukan sekadar berita hukum biasa. Ini adalah penegasan atas kecurigaan lama: program kesejahteraan sosial sering kali berakhir menjadi ladang bancakan baru bagi para elit.

Saling Sikut di Lingkaran Elit: "Gua Gak Mau Mati Sendirian"

Gaya bertahan hidup paling klasik dari seorang pejabat yang tertangkap basah adalah bernyanyi. Sony Sonjaya tampaknya tahu betul lagu apa yang harus dibawakan agar panggung tidak runtuh di atas kepalanya sendiri.

"Dia (Sony) tidak mau disudutkan sendiri," ungkap Krisna Murti kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Selama ini, publik digiring pada narasi bahwa Sony adalah otak di balik dugaan praktik lancung jual-beli titik dapur SPPG untuk program makan gratis tersebut. Namun, dari balik jeruji besi Rutan Salemba, Sony mulai bernyanyi dengan nada sumbang yang menyeret nama-nama besar di luar BGN. Kuasa hukumnya menyebut, kliennya bertindak di bawah tekanan dan "atensi" dari lingkaran kekuasaan yang lebih tinggi.

"Menurut klien saya, yang jelas melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif. Klien saya siap buka semuanya," tambah Krisna.

Bagi publik, pengakuan ini bagai mengonfirmasi desas-desus di balik meja kopi: korupsi di negeri ini jarang sekali melibatkan satu aktor tunggal. Ini adalah jejaring sistemik yang melibatkan regulator (legislatif) dan eksekutor (eksekutif).

Dari Sepatu hingga Motor Listrik: Komodifikasi Hak Gizi Anak

Mengapa masyarakat miskin dan kelas pekerja harus marah besar? Jawabannya ada pada rincian barang yang dikorupsi. Bukannya berfokus pada kualitas susu, kalori telur, atau distribusi higienis makanan ke sekolah-sekolah di pelosok, para pejabat BGN ini justru sibuk mengurus pengadaan barang-barang sekunder yang nilainya di-markup gila-gilaan.

Berdasarkan temuan penyidik Jampidsus Kejagung, terjadi intervensi langsung dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa di BGN yang sama sekali tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hasilnya? Skandal pengadaan komoditas yang bikin dahi mengernyit: mulai dari markup harga sepatu, kaus kaki, pengadaan gawai tablet, televisi, hingga motor listrik.

(Sumber: Detikcom/Andhika Prasetya)

Bahkan, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, ikut bersuara dan mengaku kaget saat melihat pengadaan bernilai fantastis itu viral di media sosial. "Terus terang kami di Komisi IX saja bingung ada program motor listrik, sepatu, kaus kaki, tablet, dan TV," cetusnya.

Bayangkan skenario ini, di saat seorang ibu di pinggiran kota harus menghemat pengeluaran belanja karena harga beras merangkak naik, uang pajaknya justru dipakai pejabat untuk membeli motor listrik dan sepatu bermerek lewat tender fiktif berkedok "program gizi nasional". Ini bukan lagi sekadar korupsi; ini adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan.

Mengapa Status 'Justice Collaborator' Ini Krusial Bagi Kita?

Masyarakat urban dan kelas pekerja sudah terlalu lelah dengan tontonan koruptor yang tersenyum lebar di depan kamera sambil mengenakan rompi oranye. Status Justice Collaborator yang diajukan oleh Sony Sonjaya tidak boleh hanya dijadikan alat tawar-menawar bagi dirinya untuk mendapatkan keringanan hukuman.

Bagi kita, status JC ini adalah kunci pembuka kotak pandora. Jika Kejaksaan Agung serius, nyanyian Sony harus digunakan untuk menyeret seluruh aktor intelektual—termasuk para anggota dewan yang meloloskan anggaran atau pejabat kementerian yang memberi "atensi" tekanan tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis ini didanai oleh struktur APBN yang gemuk, yang artinya, masa depan fiskal anak-cucu kita dipertaruhkan di sini. Jika di level hulu (pengadaan dapur dan logistik) saja sudah menjadi komoditas jual-beli izin oleh Dadan Cs, bagaimana kita bisa percaya bahwa makanan yang sampai ke meja belajar anak-anak sekolah adalah makanan yang berkualitas tinggi? Jangan-jangan, yang tersisa nantinya hanya kuah hambar dari anggaran yang sudah habis diperas oleh para oligarki.

Langkah penggantian Kepala BGN ke tangan Nanik S. Deyang diharapkan membawa moratorium dan evaluasi total. Namun, publik tidak boleh menutup mata. Kita harus terus mengawal jilid demi jilid persidangan ini. Jangan biarkan hak gizi anak-anak kelas pekerja habis ditelan oleh kerakusan elit yang saat ini tengah sibuk mencari selamat sendiri-sendiri. 

Sumber : DetikNews