Peta Jalan Energi Nasional Dikebut, Indonesia Prioritaskan Ketahanan di Tengah Gejolak Global

Pemerintah Indonesia menargetkan penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2026–2035 rampung pada September 2026. Dokumen ini akan menjadi peta jalan utama yang mengatur arah kebijakan energi Indonesia selama satu dekade ke depan, mulai dari proyeksi kebutuhan energi, strategi pasokan hingga kebutuhan investasi dan pendanaannya.

Sumber: ANTARA FOTO/WAHDI SEPTIAWAN

Berbeda dengan sejumlah negara yang mulai menetapkan jadwal penghentian penggunaan bahan bakar fosil, Indonesia menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menjaga ketahanan energi nasional. Pemerintah menilai transisi menuju energi bersih tetap penting, tetapi harus dilakukan secara bertahap tanpa mengorbankan keandalan pasokan listrik maupun kebutuhan energi masyarakat dan industri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Erani Yustika mengatakan penyusunan RUEN masih memasuki tahap konsultasi publik di berbagai daerah. Setelah Semarang, pemerintah juga menjadwalkan konsultasi di Papua dan sejumlah wilayah lain agar pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat dapat memberikan masukan sebelum dokumen tersebut disahkan. Targetnya, seluruh proses selesai pada September, lebih cepat dari batas waktu satu tahun sejak revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) diterbitkan pada Oktober 2025. Setelah rampung, RUEN akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Dokumen tersebut akan memuat berbagai aspek strategis, termasuk proyeksi permintaan energi nasional, potensi sumber daya energi, bauran energi, indikator pembangunan energi hingga proyeksi investasi yang dibutuhkan selama periode 2026–2035.

Dalam pertemuan Dewan Energi Nasional (DEN), pemerintah menegaskan bahwa situasi geopolitik global membuat isu ketahanan energi menjadi perhatian utama. Gangguan rantai pasok, konflik internasional, serta fluktuasi harga minyak dan gas dinilai dapat berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Karena itu, pemerintah memilih pendekatan yang tidak sekadar menghentikan penggunaan energi fosil, melainkan memastikan pasokan energi tetap aman sambil secara bertahap meningkatkan pemanfaatan energi yang lebih bersih. Menurut DEN, kebijakan Indonesia bukanlah meninggalkan bahan bakar fosil secara total, tetapi memanfaatkan teknologi rendah emisi seperti carbon capture, utilization and storage (CCUS) untuk mengurangi dampak lingkungannya.

Pendekatan ini juga sejalan dengan pandangan pemerintah bahwa negara berkembang masih membutuhkan ruang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses energi, serta memenuhi kebutuhan industri yang terus meningkat. Meski menempatkan ketahanan energi sebagai prioritas, pemerintah menegaskan transisi energi tetap berjalan. Dalam beberapa bulan terakhir, porsi pembangkit listrik dari energi terbarukan terus meningkat.

Data pemerintah menunjukkan kontribusi energi bersih terhadap pembangkitan listrik telah mencapai sekitar 17,89 persen pada April 2026, melampaui target tahunan sebesar 16,46 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh beroperasinya sejumlah proyek pembangkit baru, terutama tenaga air, panas bumi, biomassa, dan pertumbuhan pembangkit listrik tenaga surya.

Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru, sekitar tiga perempat tambahan kapasitas pembangkit hingga 2034 juga direncanakan berasal dari energi terbarukan, menunjukkan bahwa pemerintah tetap menempatkan energi bersih sebagai arah pembangunan jangka panjang.

Di sisi lain, sejumlah lembaga riset menilai Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan target transisi energi. Pangsa energi terbarukan memang meningkat, namun ketergantungan terhadap batu bara masih tinggi dan membutuhkan investasi besar pada jaringan transmisi, penyimpanan energi, serta pembangkit baru agar transisi dapat berjalan lebih cepat.

Pengamat juga menilai keseimbangan antara ketahanan energi dan komitmen pengurangan emisi akan menjadi ujian utama dalam penyusunan RUEN 2026–2035. Pemerintah harus memastikan pasokan energi tetap andal dan terjangkau, sekaligus menjaga agar target penurunan emisi karbon tetap berada di jalur menuju sasaran net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.