Pemerintah menginvestigasi makalah yang mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Nobel Perdamaian 2026 setelah dokumen tersebut diduga mencatut nama Presiden Prabowo Subianto dan memuat lampiran yang keasliannya dipertanyakan. Kasus ini bukan sekadar soal sebuah paper viral, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya verifikasi dokumen di era AI, ketika identitas pejabat dan institusi negara dapat disalahgunakan dengan lebih mudah.
Sebuah makalah ilmiah yang mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kandidat Nobel Perdamaian 2026 mendadak menjadi perbincangan publik, karena dokumen tersebut mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai penulis utama.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengonfirmasi bahwa dokumen tersebut tengah diinvestigasi. Pemerintah ingin memastikan apakah makalah itu benar-benar memiliki dasar resmi atau justru merupakan dokumen yang dibuat tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang namanya dicatut.
Makalah setebal 69 halaman itu berjudul Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth. Dokumen tersebut diunggah ke platform Social Science Research Network (SSRN) pada Maret 2026, tetapi baru viral setelah ramai dibahas di media sosial pada pekan ini.
Dalam dokumen tersebut warganet menemukan ilustrasi dan sisa prompt yang belum dihapus yang mengindikasikan sebagian besar isi dokumen berpotensi dihasilkan oleh AI. Meski temuan tersebut belum menjadi bukti resmi, cukup banyak pihak yang mempertanyakan kredibilitas makalah tersebut.
Tak hanya nama Prabowo yang tercantum dalam dokumen, makalah itu juga melampirkan surat dengan kop sejumlah instansi pemerintah. Kementerian Dalam Negeri langsung melakukan klarifikasi atas dokumen yang mengatasnamakan institusinya. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) juga tercantum, dan bahkan telah membantah bahwa surat yang menggunakan kop lembaganya berasal dari mereka.