Dua Peserta SPPI Meninggal, Latihan Militer untuk Calon Pengelola Kopdes Dipertanyakan

Meninggalnya dua peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tengah mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil) untuk calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) memicu sorotan publik, serta respons dari berbagai pihak.

Sumber: Kementerian Pertahanan

Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengonfirmasi bahwa dua peserta yang meninggal dunia adalah Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq. Keduanya merupakan peserta SPPI yang sedang menjalani pendidikan di lokasi berbeda.

Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Anisa yang mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026 sebelum dirujuk ke rumah sakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, ia dinyatakan meninggal akibat heat stroke. Sementara itu, Yonanda yang mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja mengalami kondisi kesehatan yang menurun dan akhirnya meninggal dunia akibat serangan jantung.

Kemhan menegaskan bahwa kedua peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti pelatihan dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti latsarmil. Pihak kementerian mengklaim telah memberikan pendampingan kepada keluarga korban serta melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan program.

"Kementerian Pertahanan bersama TNI telah memberikan pendampingan kepada keluarga kedua peserta serta memastikan seluruh proses penanganan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku."

DPR Minta Masyarakat Untuk Bersabar

Menanggapi insiden tersebut, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada instansi terkait untuk melakukan investigasi dan evaluasi secara profesional.

Menurut Hasanuddin, setiap program pelatihan yang melibatkan aktivitas fisik berat memang memiliki risiko kesehatan tertentu. Karena itu, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan sebelum mengambil kesimpulan mengenai keberlangsungan program SPPI dan pelatihan militernya.

"(...) penting untuk memberikan ruang bagi proses penelusuran dan pendalaman fakta yang sedang berlangsung agar setiap informasi dapat dipahami secara utuh, objektif, dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan."

Pakar Pertanyakan Korelasi, Minta Program Dihentikan

Namun pandangan berbeda disampaikan oleh pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yanuar Nugroho. Ia menilai kematian dua peserta menjadi peringatan serius yang menunjukkan perlunya peninjauan mendasar terhadap konsep latihan militer dalam program SPPI.

Yanuar mempertanyakan relevansi pendekatan militeristik untuk mempersiapkan tenaga penggerak pembangunan desa dan kampung nelayan. Pelatihan ala militer diyakini tidak memiliki korelasi logis dengan kemampuan untuk mengurus usaha.

"Koperasi saya pikir tepat dikelola dengan model kepemimpinan sipil, bukan model kepemimpinan militer, dengan sistem komando dan komunikasi satu arah."

Ia mendesak agar latihan dasar militer dalam program SPPI dihentikan sementara hingga dilakukan evaluasi independen dan menyeluruh terhadap manfaat, risiko, serta kesesuaiannya dengan tujuan program. Ia juga meminta pemerintah membuka hasil evaluasi secara transparan kepada publik agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Sumber: Suara, okezone, ANTARA