Bahasa Prancis di Semua Sekolah: Gebrakan Diplomatik atau Kebijakan Pendidikan?

Kamis malam, 28 Mei 2026, di Istana Elysée Paris, Presiden Prabowo Subianto berdiri di samping Emmanuel Macron dan mengumumkan bahwa ia telah menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis di semua tingkatan. 

(Sumber: Youtube Sekretariat Presiden)

“Sekarang, saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis, melihat perkembangan dunia ke depan,”  kata Prabowo di hadapan Macron dan delegasi kedua negara.

Pernyataan itu langsung viral. Sebagian menyambutnya antusias, sebagian lagi mengangkat alis, dan keduanya punya alasan yang sama-sama masuk akal.

Konteks yang Perlu Dipahami

Instruksi ini tidak muncul dari ruang hampa. Menurut Prabowo, hubungan Indonesia dan Prancis saat ini berada pada fase terbaik dan terus berkembang di berbagai sektor strategis, mulai dari pertahanan, pendidikan, sains dan teknologi, hingga investasi. 

Indonesia bahkan mendapat kehormatan diundang dalam defile 14 Juli 2025, Hari Nasional Prancis, yang menurut Prabowo menjadikan Indonesia kemungkinan negara Asia pertama yang ikut parade militer di Eropa. 

Di tengah kemitraan yang semakin erat itu, dorongan untuk memperkuat hubungan people-to-people lewat bahasa punya logikanya sendiri.

Argumen di Balik Kebijakan Ini

Prabowo menilai penguasaan bahasa asing menjadi hal penting untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi perkembangan global di masa depan. Menurutnya, kerja sama Indonesia dan Prancis di bidang pendidikan, sains, dan teknologi terus berkembang positif. 

Bahasa Prancis bukan bahasa sembarangan. Ia adalah salah satu dari enam bahasa resmi PBB, digunakan di lebih dari 30 negara, dan menjadi pintu masuk ke ekosistem ilmu pengetahuan, seni, dan diplomasi internasional yang luas. Dari perspektif visi jangka panjang, ada substansi di balik instruksi ini.

Tapi Pertanyaan Implementasi Tetap Wajar

Yang menjadi perhatian banyak pihak bukan soal apakah bahasa Prancis itu penting, tapi soal bagaimana kebijakan ini akan dijalankan di lapangan.

DPR berencana meminta penjelasan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mereka menekankan bahwa jika kesiapan belum menyeluruh, penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap, sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu. 

Seorang anggota DPR juga mengingatkan bahwa sebelumnya sempat muncul wacana bahasa Portugis yang hingga kini belum terlihat tindak lanjutnya dari sisi road map, regulasi, maupun kesiapan implementasi. 

Pertanyaan soal ketersediaan guru, kurikulum, dan anggaran adalah hal teknis yang harus dijawab dan wajar untuk ditanyakan.

Yang Diharapkan Selanjutnya

DPR menegaskan kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik.  Ini bukan penolakan terhadap ide besarnya, melainkan pengingat bahwa visi yang baik butuh eksekusi yang matang.

Instruksi Prabowo bisa menjadi titik awal yang bermakna, asalkan ditindaklanjuti dengan perencanaan konkret dari Kemendikdasmen. Momentumnya ada, niatnya jelas, tinggal memastikan jalannya tidak berhenti di Paris.